Digital Indonesia untuk Ekonomi Masa Depan & Transformasi Kota yang Inklusif

Digital Indonesia untuk Ekonomi Masa Depan & Transformasi Kota yang Inklusif

Jakarta, 23 Desember 2019 – Kedeputian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (D6), Kemenko Perekonomian, bersama pemangkukepentingan lintas sektor, hari ini mengadakan Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019 bertajuk “Indonesia Digital Readiness towards Dual Giga Connected and Intelligent Nation” serta meluncurkan buku putih (White Book) berjudul “Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation” yang merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Digital menuju suksesnya transformasi ekonomi bangsa dan inklusivitas urban di masa depan.

Revolusi Industri 4.0 membawa beragam potensi bagi terakselerasinya pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Peta Jalan “Making Indonesia 4.0[2] yang diluncurkan pemerintah pada 4 April 2018 lalu menjadi arahan strategis dalam pembangunan industri nasional di masa depan, menuju tercapainya target Indonesia untuk masuk jajaran 10 negara di dunia dengan perekonomian terbesar pada tahun 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045,[3] di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat dunia.

Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian mengatakan, “Disusunnya buku putih ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam sebuah sinergi yang diharapkan akan menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan serta seluruh manfaat dalam pembangunan, khususnya ekonomi digital yang inklusif, adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Ia berharap bahwa peran serta dari seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah dapat mengoptimalkan setiap perubahan yang terjadi di kancah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan nilai tambah di setiap aktivitas pembangunan. Pada saat bersamaan kemajuan dan berbagai aplikasi TIK juga bisa dimaksimalkan untuk pengembangan wilayah, pemerataan hasil pembangunan dan memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke provinsi Kalimantan Timur, diharapkan buku putih ini bisa memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik utama seperti kependudukan, kesehatan, logistic dan perhubungan, management resiko bencana, serta layanan finansial. Di samping itu, beberapa acuan standar pita lebar (Broadband Standard Recommendation), ketentuan/kebutuhan kinerja (performance requirements) untuk high data rate, dan strategi ITU 2020-2023 diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan IKN berbasis TIK.

Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian menambahkan bahwa arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam buku putih ini menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk memacu tumbuhnya inovasi pada industri vertikal kreatif serta pengembangan sumber daya di bidang TIK yang andal.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tengara, Indonesia diperkirakan akan menanggguk hingga $40 miliar pemasukan dari ekonomi Internet di tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahunnya.[4] Dengan jumlah pengguna Internet yang mencapai 171 juta jiwa di tahun 2019 (APJII),[5] Indonesia juga menjadi negara terdepan dalam hal penetrasi digital di kawasan ini.

Kebutuhan konetivitas teknologi Broadband terkini seperti 5G, layanan Wireless Broadband di rumah-rumah, UKM dan penggelaran fiber optik teknologi yang kokoh menjadi fondasi paling esensial dalam merancang pembangunan infrastruktur digital, sekaligus menjadi motor penggerak utama terjadinya digitalisasi yang akan mendorong tumbuhnya inklusivitas dan memupus kesenjangan digital di tanah air, efisiensi di segala sektor, serta inovasi-inovasi baru, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia maju.

Buku putih diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien seperti dalam menyiapkan penggantian Undang-Undang 36/1999 tentang Telekomunikasi dan beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah ketinggalan zaman. Buku Putih ini berisikan 6 bab yang terdiri dari: (1) Digital Economy Outlook; (2) Building Indonesia Digital; (3) Connectivity, ICT Infrastructure, and Big Data; (4) Regulation and Ecosystem; (5) Indonesia Sector Digitization; serta (6) Summary and Recommendation.


[2] Making Indonesia 4.0 – Kementerian Perindustrian

[3] Pilar Visi Indonesia Emas 2045

[4] e-Conomy SEA 2019, Google & Temasek

[5] APJII Indonesian Internet 2019 survey as cited by Katadata.co.id

Share this post

Post Comment